Kristen Stewart Terpaksa Absen Hadiri Festival

Written By MetrorealitaOnline on Selasa, 15 April 2014 | 19.41

KRISTEN Stewart terpaksa absen  hadiri Festival Musik Coachella. Kristen mengaku kecewa tidak bisa datang ke festival musik favoritnya tersebut.

Dinukil dari Hollywood Life, Kristen rupanya memilih menjaga staminanya karena akan syuting film terbaru, Selasa (15/04/14).  Ia pun siap syuting film American Ultra.

"Kristen super kecewa tidak datang ke Coachella. Dia berencana pergi, tetapi memutuskan untuk tetap di New Orleans karena syuting dimulai besok (Selasa, 15 April 2014). Dia ingin segar dan beristirahat cukup saat mulai syuting," ujar seorang teman Kristen.

Awalnya, aktris berusia 24 tahun ini berencana menghadiri festival musik tersebut bersama teman-temannya dan menemui Robert Pattinson, mantan kekasihnya. Dia

19.41 | 0 komentar

Katy Perry Pilih Teman Lama

SEPERTI diketahui selama ini, Robert Pattinson dekat dengan Katy Perry. Namun, justru  Katy tertarik dengan teman lamanya bertahun-tahun, DJ Diplo.
Dilansir dari Daily Mail, baik Katy maupun Diplo saling menunjukkan ketertarikan saat menghadiri Festival Musik Coachella di California, AS. Minggu (13/4/2014).

Katy, bahkan terlihat marah saat sejumlah gadis mencoba menarik perhatian DJ, yang aslinya bernama Thomas Wesley Pentz tersebut.

Sebelumnya, mereka sudah menghabiskan waktu semalaman di Jeremy Scott and Adidas party, Palm Springs , Sabtu (12/04/2014),

"Mereka menghabiskan waktu semalaman. Benar-benar terlihat lebih dari sekedar teman biasa. Ia menyandarkan lengannya pada Katy," ujar seorang sumber kepada RadarOnline. Mia
19.39 | 0 komentar

Ratu Atut Siap Dinonaktifkan

JAKARTA-Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengaku siap dinonaktifkan dari jabatannya.

Status nonaktif akan ia terima bila status hukumnya berubah menjadi terdakwa, dalam kasus dugaan suap dalam penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Penegasan itu disampaikan kuasa hukum Tubagus Sukatma. Menurut dia kliennya bakal menjalani persidangan pada awal bulan Mei 2014.

"Dia (Ratu Atut) sudah tahu, tidak dalam posisi menghindar. Dia akan terima itu (penonaktifan)," kata Sukatma di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Menurut Sukatma, kliennya baru bisa dinokaktifkan bila merujuk UU yakni kalau statusnya menjadi terdakwa. Hal itu juga tercantum dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri.

"Itu dalam konteks jabatan, kewenangan itu kan memang sesuai dengan Undang-undang pemerintah daerah. Ketika beliau dilimpahkan sebagai terdakwa, maka dia posisinya akan dinonaktifkan. Semua itu kan prosedur ada pada departemen dalam negeri," ujar Sukatma.

Seperti diberitakan sebelumnya, berkas Ratu Atut dinyatakan sudah lengkap alias P21. Tim Jaksa KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.Ham/Inl
19.28 | 0 komentar

Pengadilan Jakpus: Munaslub ISSI Sidoarjo adalah Sah

JAKARTA-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Maret 2014 memutuskan bahwa Munaslub ISSI Sidoarjo adalah Sah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pembatalan putusan Arbitrase pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan.

Untuk itu, H. Dimyati Warsajaya, dalam kedudukan sebagai Pelaksana Harian Sekretariat bersam 16 Pengprov ISSI yang bertindak selaku pemohon memenangkan perkara terhadap KONI Pusat dan Ketua Umum PB ISSI Edmond Simorangkir. Dan, selanjutnya Engkos Sadrah yang terpilih sebagai Ketua Umum PB ISSI berdasarkan Munaslub Sidoarjo, Maret 2013 lalu diputuskan berdasarkan hukum adalah sah.

Penjelasan materi putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut disampaikan Ketua Panitia Munaslub Sastra Harijanto Tjondrokusumo, Ketua Umum PB ISSI terpilih Engkos Sadrah, Wakil Ketua Umum II Dimyati Warsajaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Menurut Engkos dengan putusan BAORI yang diperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka kata Engkos, KONI Pusat  segera melantik susunan pengurus yang telah dibuat. "Keputusan itu sudah ingkrah, artinya sudah memenuhi kekuatan hukum. Untuk itu, harus dilaksanakan. Artinya, KONI Pusat harus melantik pengurus yang sudah kami buat. Kalau tidak dilaksanakan kami akan mengeksekusi KONI Pusat dan Edmond Simorangkir yang sebelumnya jadi Ketua Umum PB ISSI," tegas Engkos.

Engkos menambahkan, semestinya dari awal kalau KONI Pusat jeli dengan keputusan BAORI tinggal melaksanakan saja. "Bukan malah membiarkan. Yang terjadi malah semacam pembiaran sehingga akhirnya berkembang dan PB ISSI menjadi beberapa kubu. Prinsipnya, kami siap merangkul kubu yang lain demi olahraga balap sepeda," ujar Engkos.

Hal senada juga dikatakan Sastra Harijanto Tjondrokusumo dan  Dimyati Warsajaya. "Demi kemajuan olahraga balap sepeda, sebaiknya semua pihak mematuhi aturan dan putusan yang berkekuatan hukum. Namun demikian, kami dengan lapang dada tetap membuka tangan merangkul pihak-pihak lain. Berarti, selama ini kekuatan balap sepeda ada di belahan Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi kubu-kubuan. Intinya, mari kita kembali membangun olahraga ini. Kasihan kan atlet, apalagi mau persiapan Asian Games Incheon 2014, jadi berantakan," ucap Harijanto. Jok   

      
19.20 | 0 komentar

Duet WIN-HT Dibubarkan

JAKARTA-Partai Hanura akan membubarkan duet Capres-Cawapres partai Wiranto-Hary Tanoesoedibdjo. Ini dilakukan demi koalisi dengan partai lain.

Hanura realistis, tidak mungkin mengajukan paket pasangan dengan suara yang rendah. Apalagi mengajukan berkoalisi dengan partai lain seperti Golkar yang punya capres sendiri yakni Aburizal Bakrie.

"Harapan kita kalau bisa pasangan Win-HT dipertahankan. Tapi kalau dalam pembicaraan hal itu tidak mungkin ya tentu di pecah, sesuai dengan kesepakatan koalisi yang dibangun dan siapa yang dimajukan ya kita serahkan sepenuhnya kepada pak Wiranto," ujar Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin saat dihubungi, Selasa (15/4/2014).

Menurutnya, Ketua Umum Partai Hanura terus melakukan komunikasi dengan internal partai untuk membahas soal segala konsekuensi yang akan diambil jika berkoalisi.

Saleh menjelaskan, Hanura tidak akan ngotot bertarung di Pilpres sendiri dengan perolehan suara yang ada saat ini. "Hanura tidak ingin sekadar ikut-ikutan maju dalam pilpres. Jadi nanti ketika memutuskan maka harus masuk dalam koalisi yang mempunyai peluang besar memenangkan pertarungan," tegasnya. Jas/Inl
18.38 | 0 komentar

Uang Hambalang Rp2 Miliar Juga Mengalir ke KPK

JAKARTA-Aliran dana proyek Hambalang tidak hanya ke politikus dan pejabat negara. Bahkan, ada uang yang mengalir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diretur Devisi Marketing PT Adhi Karya Arief Taufiqurrahman memaparkan uang Rp2 miliar diberikan ke KPK, seperti dilansir dari inilah.com.

Uang itu mengalir ke mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja. Pemberian ini untuk pengamanan kasus Hambalang di komisi anti rasuah itu.

Hal tersebut terungkap saat penasihat hukum Teuku Bagus, Heru Putranto yang menanyakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal kebenaran hal tersebut kepada Arief, saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

Heru bertanya mengenai isi BAP yang mengungkap pada April 2011, tepatnya setelah penangkapan Wafid Muharram, ada pertemuan antara terdakwa, Arifin, saksi dan Machfud Soroso.

Mereka lantas membicarakan jaringan di dalam KPK, yang merujuk ke satu nama yakni Ade Rahardja, untuk mengamankan kasus Hambalang.

Bahkan terungkap angka pengamanan tersebut, senilai Rp2 miliar.

"Waktu itu, Pak Arifin di ruangan Pak Teuku Bagus. (Uang) diserahkan ke Pak Mahfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras)," Jawab Arief ketika bersaksi untuk terdakwa Teuku Bagus, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Namun, Teuku Bagus ditemui usai sidang mengatakan, bahwa yang mengetahui perihal pengamanan dan permintaan uang tersebut adalah Arifin dan Mahfud Suroso.

Dalam sidang perkara yang sama dengan terdakwa Deddy Kusdinar, memang pernah terungkap kasus Hambalang sudah diamankan di KPK.

Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam juga pernah mengatakan bahwa KPK sudah diamankan dengan sumpalan sejumlah uang ke pejabat eselon dua KPK. Sehingga, tidak akan mengutak-atik proyek Hambalang.

Hal itu, menurut Wafid diketahuinya dari Muhammad Arifin (Komisaris PT Metaphora Solusi Global), yang mendatanginya di rutan.

"Arifin menjenguk saya di rutan dan mengatakan, 'pak tenang saja, Hambalang tidak akan niak ke penyelidikan atau penyidikan karena sudah belanja banyak di KPK," ungkap Wafid.

Pengakuan Wafid tersebut senada dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Dalam berbagai kesempatan, Nazar kerap mengatakan bahwa kasus Hambalang telah diamankan di KPK.

Bahkan, terpidana kasus suap Wisma Atlet ini juga mengatakan eks Deputi Penindakan, Ade Rahardja menerima uang pengamanan kasus tersebut.

Selain itu, Nazar juga sempat menyinggung nama eks Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah terlibat dalam pengamanan tersebut.

Meski begitu, baik Chandra maupun Ade dalam berbagai kesempatan sudah membantah adanya uang pengamanan tersebut. Jok/Inl
18.24 | 0 komentar